Digital Workspace vs JDIH MARVES

Digital Workspace Keminveshil/BKPM versi terbaru menyediakan fitur-fitur seperti presensi online, layanan kepegawaian, layanan keuangan, persuratan dan inventori.

JDIH Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi merupakan sistem yang dibangun untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman dan investasi, khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 1.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional  2.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum  3.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Visi: Terwujudnya dokumentasi dan informasi hukum di bidang kemaritiman dan investasi yang lengkap, akurat, mudah dan cepat dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi Misi: 1.Meningkatkan kelengkapan dokumen hukum di bidang kemaritiman dan informasi hukum 2.Mengoptimalkan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi 3.Meningkatkan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum di bidang kemaritiman dan investasi Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum